Dewan Perwakilan Rakyat (HPR) Ethiopia kemarin menyetujui Deklarasi Sistem Pembayaran Nasional dan Deklarasi Public Private Partnership (PPP). Mencabut Proklamasi 718/2011 yang ada, Notifikasi Sistem Tarif Nasional No. Diberitahukan sebagai 1282/2022. DPR menyetujui Deklarasi PPP sebagai Deklarasi 1283/2022 yang mengubah Deklarasi 1076/2018.
Menurut Ketua Panitia Tetap Bidang Perencanaan, Anggaran dan Keuangan DPR, Desalekn Wedje, Proklamasi Sistem Pembayaran Nasional penting untuk memajukan dan melindungi sistem pembayaran di tanah air. Dia juga mengatakan bahwa deklarasi PPP akan membantu pengembangan sektor keuangan dengan menciptakan lingkungan untuk transfer pengetahuan dan keterampilan swasta.
Sementara itu, Gubernur Bank Nasional Ethiopia Yinegar Dessi (PhD) mengatakan deklarasi sistem pembayaran nasional tidak akan mencakup kegiatan perbankan. Namun, menurut gubernur, hal itu memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di layanan pembayaran yang tidak tergolong layanan perbankan.
Sumber (termasuk gambar): HPR
