Kegiatan Politik DILARANG Keras Di CFD

Infocarfreeday (9/10) – Tujuan utama pelaksanaan Car Free Day (CFD) yaitu untuk memperbaiki kualitas udara akibat polusi udara. Pada kota-kota besar, seperti Surabaya dan Jakarta, CFD sangat dibutuhkan seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Saat CFD setiap Minggu pagi, ruas jalan yang kosong dari kendaraan bermotor namun sarat massa yang antusias berolahraga, menjadi magnet bagi banyak pihak yang ingin menggelar kegiatan promosi maupun menggelar kampanye bernuansa politik.

Di Surabaya, CFD nya pernah diwarnai sejumlah warga yang membawa spanduk bertuliskan “#RISMA Selamanya” pada akhir tahun 2019. Pemerintah setempat langsung mengambil kebijakan beberapa minggu kedepannya CFD ditiadakan, tujuannya agar ada efek jera.

Kota besar lainnya, DKI Jakarta, yang dianggap memiliki kawasan CFD terpanjang, yakni hampir 10 km (2x Thamrin-Sudirman), seringkali kecolongan kegiatan politik.

Koordinator Panitia Pelaksana Car Free Day Jakarta, Yayat Sudrajat, dalam acara Evaluasi 13 Tahun Car Free Day Jakarta (15/4/2015) silam sempat berujar, setidaknya 20.000 orang selalu meramaikan CFD di setiap minggunya. Maka tak ayal banyak sekali perusahaan dan partai politik yang tergiur dengan impresi ribuan warga yang datang dan berkumpul sendiri di CFD.

Sayangnya, hingga saat ini area CFD masih saja dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berkampanye politik. Kegiatan politik praktis dengan mobilisasi massa yang kerap terjadi di CFD telah mengganggu dan meresahkan warga yang berolahraga.

Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah memiliki aturan perihal larangan kegiatan politik praktis di CFD. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Ahok pada 22 Januari 2016 ini, merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Berikut pasal yang mengatur kegiatan di kawasan CFD / HBKB sebagaimana termaktub di Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016:

Pasal 7
 Ayat 1 disebutkan, “Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, dan seni dan budaya.”
 Ayat 2 disebutkan, “HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.”

Merujuk pada dua pasal itu, setidaknya ada dua esensi pokok tujuan digelarnya CFD/HBKB. Pertama, untuk pengendalian pencemaran udara melalui ajakan pengurangan ketergantungan masyarakat pada kendaraan bermotor. Kedua, menciptakan ruang publik, di mana masyarakat dapat berkreasi dalam seni, sosial, budaya, olahraga, serta sebagai edukasi tentang lingkungan hidup, bukan politik praktis.

Mari terus kita awasi dan jaga CFD/HBKB dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu aktivitas olahraga warga Ibukota di akhir pekan. (Arif iCFD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *