Aturannya Tegas, Kegiatan Bermuatan Politik Dilarang Di CFD

JAKARTA (21/12/2019) Infocarfreeday – Ruas jalan yang kosong pada saat Car Free Day (CFD) memang dapat dikatakan sebagai ruang publik. Ruang publik yang dimaksud adalah mobilisasi massa untuk mendukung dan berhubungan dengan tujuan CFD yang sebenarnya yaitu untuk lingkungan hidup, bukan politik.

Namun faktanya, seringkali area CFD di hampir seluruh kota di Indonesia masih dimanfaatkan untuk kampanye politik, dimana contohnya pada massa agenda politik seperti Pemilihan umum, Pemilihan Presiden, dan bahkan Pemilihan Kepala Daerah.

Perihal aturan atau regulasi, sangat jelas bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day merupakan wadah masyarakat untuk berolahraga dan berekspresi tanpa polusi udara. Bukan hanya tanpa polusi, CFD seharusnya juga tanpa politisasi.

Di Jakarta contohnya sudah ada payung hukum yang melarang CFD diisi dengan kegiatan politik. Aturan itu tertuang dalam Pergub No 12 Tahun 2016. Pada aturan itu, yang dilarang adalah kegiatan kepentingan partai politik. Jadi bukan sekadar kegiatan yang dihelat partai politik yang dilarang. Kegiatan yang mengandung kepentingan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga tak diperbolehkan di CFD.

Selain di Jakarta, Kota Surabaya yang memiliki delapan wilayah car free day, juga mempunyai regulasi larangan kampanye, yang mana diatur dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Eko Supiadi, menjelaskan di Perwali tersebut pada pasal 4 ayat 1 huruf (i) disebutkan bahwa pelaksanaan HBKB berwenang untuk melarang kegiatan yang mengandung unsur SARA dan kegiatan yang mengandung unsur politik.

“Unsur politik itu meliputi kampanye pemilihan umum, pawai yang bermuatan politik, penyebaran pamflet yang bermuatan politik, penampilan gambar atau lukisan yang disebarkan secara umum, atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Agus. (Maulana iCFD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *